Judul : Investasi Paling Rendah, Maluku Tempati Posisi Terakhir dari 34 Provinsi
link : Investasi Paling Rendah, Maluku Tempati Posisi Terakhir dari 34 Provinsi
Investasi Paling Rendah, Maluku Tempati Posisi Terakhir dari 34 Provinsi
AMBON - BERITA MALUKU. Dari 34 Provinsi, Maluku merupakan daerah dengan nilai realiasi investasi yang paling rendah se-Indonesia.
Hal ini terbukti, dari perkembangan realisasi investasi di provinsi Maluku tahun 2019 sebanyak 39 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp778.340.100.000, terdiri dari investasi PMA Rp495.174.100.000 (16 proyek) dan investasi PMDN Rp283.166.000.000 (23 proyek).
"Nilai realisasi ini menduduki posisi terakhir dari 34 provinsi dan dibawah target yang telah ditetapkan oleh BKPM RI sebesar Rp7.61 Triliun,"ujar Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, dalam sambutannya pada forum OPD Dinas Penanaman Modal Provinsi Maluku, Kamis (27/02).
Menurutnya, ini merupakan paradoks dimana potensi daerah cukup besar (sektor perikanan, perkebunan, parawisata, pertambangan dan sektor lainnya) disisi lain rendahnya minat investor untuk berinvestasi.
Dalam rangka meningkatkan penanaman modal kedepan, ia menyampaikan beberapa strategis dan kebijakan yang diarahkan pada menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah, melalui penyediaan insentif, menghapus punggutan serta memberikan pelayanan one stop service.
Mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan investasi di daerah. Meningkatkan profesional SDM aparatur pemerintah di bidang pelayanan perijinan. Meningkatkan sistim pelayanan perijinan secara sistim onlone digital di daerah.
Kemudian meningkatkan efektifitas pelayanan kegiatan promosi investasi melalui kerjasama dalam dan luar negeri serta pelayanan informasi berbasis elektronik. Serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal di daerah, meningkatkan kualitas data potensi dan peluang investasi serta informasi penanaman modal di daerah.
Lebih lanjut dikatakan, dalam era otonomisasi ini persaingan antara daerah semakin ketat, dimana masing-masing daerah berupaya untuk menarik investor sebanyak mungkin dengan memberikan kemudahan yang lebih menarik dalam bentuk insentif khusus di daerah guna menggairahkan minta investor.
"Kita saat ini secara esklusif hanya mengandalkan promosi investasi yang berbasis potensi sumber daya alam juga dimiliki oleh daerah-daerah lain dan menjadi unggulan daerah dalam menarik investasi di wilayah masing-masing.
Untuk itu sudah seharusnya para kepala dinas untuk berorientasi pasa insentif yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi wilayah,"pintanya.
Kedepan untuk menjemput masuknya investasi di Maluku, ia harapkan kesiapan aparatur profesional ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota di bidang pelayanan penanaman modal disertai dengan strategi promosi yang tepat dengan kemampuan melahirkan image building yang positif yakni pemberian citra daerah yang lebih baik bagi seluruh pelaku usaha.
Hal ini terbukti, dari perkembangan realisasi investasi di provinsi Maluku tahun 2019 sebanyak 39 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp778.340.100.000, terdiri dari investasi PMA Rp495.174.100.000 (16 proyek) dan investasi PMDN Rp283.166.000.000 (23 proyek).
"Nilai realisasi ini menduduki posisi terakhir dari 34 provinsi dan dibawah target yang telah ditetapkan oleh BKPM RI sebesar Rp7.61 Triliun,"ujar Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, dalam sambutannya pada forum OPD Dinas Penanaman Modal Provinsi Maluku, Kamis (27/02).
Menurutnya, ini merupakan paradoks dimana potensi daerah cukup besar (sektor perikanan, perkebunan, parawisata, pertambangan dan sektor lainnya) disisi lain rendahnya minat investor untuk berinvestasi.
Dalam rangka meningkatkan penanaman modal kedepan, ia menyampaikan beberapa strategis dan kebijakan yang diarahkan pada menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah, melalui penyediaan insentif, menghapus punggutan serta memberikan pelayanan one stop service.
Mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan investasi di daerah. Meningkatkan profesional SDM aparatur pemerintah di bidang pelayanan perijinan. Meningkatkan sistim pelayanan perijinan secara sistim onlone digital di daerah.
Kemudian meningkatkan efektifitas pelayanan kegiatan promosi investasi melalui kerjasama dalam dan luar negeri serta pelayanan informasi berbasis elektronik. Serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal di daerah, meningkatkan kualitas data potensi dan peluang investasi serta informasi penanaman modal di daerah.
Lebih lanjut dikatakan, dalam era otonomisasi ini persaingan antara daerah semakin ketat, dimana masing-masing daerah berupaya untuk menarik investor sebanyak mungkin dengan memberikan kemudahan yang lebih menarik dalam bentuk insentif khusus di daerah guna menggairahkan minta investor.
"Kita saat ini secara esklusif hanya mengandalkan promosi investasi yang berbasis potensi sumber daya alam juga dimiliki oleh daerah-daerah lain dan menjadi unggulan daerah dalam menarik investasi di wilayah masing-masing.
Untuk itu sudah seharusnya para kepala dinas untuk berorientasi pasa insentif yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi wilayah,"pintanya.
Kedepan untuk menjemput masuknya investasi di Maluku, ia harapkan kesiapan aparatur profesional ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota di bidang pelayanan penanaman modal disertai dengan strategi promosi yang tepat dengan kemampuan melahirkan image building yang positif yakni pemberian citra daerah yang lebih baik bagi seluruh pelaku usaha.
Demikianlah Artikel Investasi Paling Rendah, Maluku Tempati Posisi Terakhir dari 34 Provinsi
Sekianlah artikel Investasi Paling Rendah, Maluku Tempati Posisi Terakhir dari 34 Provinsi kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Investasi Paling Rendah, Maluku Tempati Posisi Terakhir dari 34 Provinsi dengan alamat link https://takberitai.blogspot.com/2020/02/investasi-paling-rendah-maluku-tempati.html