Pengawasan Dana Desa, Kapolres Probolinggo Perankan Bhabinkamtibmas

Pengawasan Dana Desa, Kapolres Probolinggo Perankan Bhabinkamtibmas - Hallo sahabat Tak Beritai, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Pengawasan Dana Desa, Kapolres Probolinggo Perankan Bhabinkamtibmas, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Pengawasan Dana Desa, Kapolres Probolinggo Perankan Bhabinkamtibmas
link : Pengawasan Dana Desa, Kapolres Probolinggo Perankan Bhabinkamtibmas

Baca juga


Pengawasan Dana Desa, Kapolres Probolinggo Perankan Bhabinkamtibmas

Penulis : Roby
Sabtu 21 Oktober 2017

Probolinggo,KraksaanOnline.com -
Kapolres Probolinggo AKBP Fadly Samad, SH., SIK., MH, M.Si pada hari Jum'at (20/10/2017) kemarin pagi sekira pukul 08.00 WIB mengikuti video conference (vicon) di Mapolda Jatim. Vicon yang dipimpin oleh Kapolda Jatim Irjen Pol. Machfud Arifin, SH selain diikuti oleh Kapolres Probolinggo juga diikuti oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim dan seluruh Kapolres jajaran digelar guna  menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.

Dalam vicon tersebut, setelah dilakukan penandatangan, Kapolri Jenderal Polisi HM. Tito Karnavian, MA., P.hD menginstruksikan bahwa anggota Polri yang menjabat sebagai Kapolsek mulai hari ini diberi tanggung jawab mengawasi penggunaan dana desa. Pemberian tugas itu merupakan hasil kesepakatan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Mendes PDTT Eko Sandjojo.

Mendes PDTT Eko Sandjojo dalam arahan saat vicon menjelaskan bahwa besarnya anggaran untuk desa perlu adanya pengawasan dalam penggunaannya, dimana setiap desa wajib membuat baliho berisikan besar dana desa, rencana penggunaan dana dan realisasi pengguunaan anggaran. Sudah dibentuk satgas dana desa yang monitor penggunaan anggaran desa, jika ada masalah akan diasistensi

"Program dana desa harus betul betul bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya", tegas Mendes PDTT.

Sedangkan Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa belum transparan dan masih adanya indikasi penyelewengan penggunaan dana desa perlu ditangani secara serius, dimana sudah ada 500 lebih pengaduan tentang penggunaan dana desa. Mendagri menegaskan bahwa peran Bupati dan inspektorat harus lebih ditingkatkan untuk awasi penggunaan anggaran desa.

"Para Kapolsek yang memiliki  Bhabinkamtibmas diyakini dapat mengawasi penggunaan dana desa karena memang melekat di desa", harap Mendagri

Lebih lanjut Mendagri mengatakan bahwa Kemendagri tidak akan mengintervensi Polri dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa.

"Kami yakin MoU ini akan menjamin efektifitas penggunaan anggaran desa dalam peningkatan pembangunan nasional", ucap Mendagri.

Kapolri Jendral HM. Tito Karnavian, MA., P.hD dalam arahannya mengintruksikan kepada jajaran agar setelah MoU ditanda tangani para Kapolda mempelajari betul isi MoU ini untuk segera dijabarkan ke jajaran, sedangkan kepada para Bhabinkamtibmas yang dikedepankan dalam hal pengawasan penggunaan  anggaran desa untuk segera mensosialisasikan adanya MoU ini ke para Kades. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga ikut memfasilitasi penggunaan anggaran desa dan mengawasi serta ikut aktif mediasi untuk menyelesaikan masalah penggunaan anggaran desa.

"Apabila ada pemotongan dana di tingkat Kabupaten agar segera di tangkap dan di proses", tegas Kapolri.

Lebih lanjut Kapolri juga memerintahkan untuk mengumpulkan para tokoh desa guna membicarakan penggunaan dana desa. Kepada Kapolda, Kapolri juga memerintahkan untuk segera membicarakan dengan para Kepala Dinas dan BPKP serta para Kapolres untuk segera action bekerjasama dengan Bupati sebagai tindak lanjuti MoU ini.

"Segera kumpulkan Bhabinkamtibmas  dan berikan penjelasan secara detail tentang penggunaan anggaran desa", perintah Kapolri kepada para Kapolres.

Kapolri juga mengungkapkan bahwa Mou ini merupakan amanah yang sangat besar bagi Polri dalam peran pembangunan nasional, sehingga reward dan punishment akan di terapkan bagi anggota dalam mensukseskan program ini.

"Kapolres harus mempunyai inovatif dalam pelaksaan program ini, sehingga di harapkan akan dapat mensukseskan program ini", tutur Kapolri.

Sementara itu, Kapolres Probolinggo kepada redaksi seusai mengikuti vicon di Mapolda Jatim mengaskan bahwa sesuai dengan instruksi Kapolri dalam vicon tadi pagi, Polres Probolinggo akan melaksanakan dengan semaksimal mungkin perintah Kapolri melalui para babhinkamtibas di 310 desa untuk melakukan pengawasan penggunaan dana desa tersebut.

"Jika terdapat penyelewengan penggunaan dana desa, kami akan proses dan tindak tegas siapapun itu", tegas Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres juga menjelaskan untuk menindak lanjuti instruk Kapolri akan segera mengumpulkan seluruh Bhabinkamtibmas Polres Probolinggo untuk mensosialisasikan MoU yang telah dibuat oleh Kapolri dengan Mendagri dan Kemendesa PDTT tentang pengelolaan dana anggaran desa.

"Dan kita segera akan mengumpulkan para Bhabinkamtibmas untuk mensosialisasikan MOU tersebut sekaligus melaksanakan perintah Bapak Kapolda Jatim", imbuh kapolres.(rob)


//


Demikianlah Artikel Pengawasan Dana Desa, Kapolres Probolinggo Perankan Bhabinkamtibmas

Sekianlah artikel Pengawasan Dana Desa, Kapolres Probolinggo Perankan Bhabinkamtibmas kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Pengawasan Dana Desa, Kapolres Probolinggo Perankan Bhabinkamtibmas dengan alamat link https://takberitai.blogspot.com/2017/10/pengawasan-dana-desa-kapolres.html

Subscribe to receive free email updates: