Kolatfeka Ancam Lapor Kemendes PDT-KPK Jika DD di SBT Tak Segera Dibayar - Hallo sahabat Tak Beritai, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Kolatfeka Ancam Lapor Kemendes PDT-KPK Jika DD di SBT Tak Segera Dibayar, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Kolatfeka Ancam Lapor Kemendes PDT-KPK Jika DD di SBT Tak Segera Dibayar
link : Kolatfeka Ancam Lapor Kemendes PDT-KPK Jika DD di SBT Tak Segera Dibayar

Kolatfeka Ancam Lapor Kemendes PDT-KPK Jika DD di SBT Tak Segera Dibayar

AMBON - BERITA MALUKU. Sejumlah desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) hingga saat ini belum menerima Dana Desa (DD) yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat (Pempus), lewat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Tidak tahu, apa yang melatarbelakangi sehingga anggaran DD itu hingga saat ini belum juga dikucurkan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Maluku asal daerah pemilihan (dapil) Kabupaten SBT, Constansius Kolatfeka mengatakan, pihaknya akan menyurati pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ada empat kades yakni, kades Rumui, Kilwou, Mamur, dan Kades Eldedora yang mengaku, bahwa hingga saat ini belum ada pencarian DD tahap satu dan tahap dua tahun 2019. Mereka tidak tahu alasannya, sehingga DD belum dibayarkan. Kami tentunya akan menyikapi persoalan ini, dengan menyurati Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta KPK. Saya tidak main-main dengan hal ini," tegas Kolatfeka kepada wartawan, di Ambon, Kamis (1/8) pagi.

Menurut dia, DD sangat diperlukan dalam rangka membangun desa, terutama desa-desa yang berada di daerah-daerah terluar. Akibat belum dicairkannya DD tahap satu dan tahap dua tahun 2019, beberapa waktu lalu muncul aksi demonstrasi yang dilakukan Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara yang mendesak pemkab membentuk tim investigasi keterlambatan pencairan DD.

"DD yang dikucurkan ini harus dikelolah dengan baik. Jika tidak, maka akan terjadi penyelewengan yang berujung proses hukum. Nah, jika ada hambatan, maka perlu ditindaklanjuti ke proses investigasi, agar bisa diketahui apakah aparat desa nakal ataukah tidak," tandas Kolatfeka.

Demikianlah Artikel Kolatfeka Ancam Lapor Kemendes PDT-KPK Jika DD di SBT Tak Segera Dibayar

Sekianlah artikel Kolatfeka Ancam Lapor Kemendes PDT-KPK Jika DD di SBT Tak Segera Dibayar kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Kolatfeka Ancam Lapor Kemendes PDT-KPK Jika DD di SBT Tak Segera Dibayar dengan alamat link https://takberitai.blogspot.com/2019/08/kolatfeka-ancam-lapor-kemendes-pdt-kpk.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: